KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah SWT. karena berkat
karunia-Nya lah saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Dengan
judul “KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO”. Walaupun
di dalam proses pembuatan makalah ini saya mendapatkan berbagai macam masalah
namun itu semua dapat saya lalui dengan adanya Rahmat yang di berikan Allah
kepada saya dan juga adanya bantuan yang saya peroleh dari guru bidang studi
“Sejarah Indonesia” saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan sebaik-baiknya.
Shalawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada baginda kita yakni
Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah kita dapat merasakan ilmu pengetahuan dan
teknologi pada saat ini.
Kendari, 01 Maret 2019
Penulis
MUH. ZIA ULHAK
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG ....................................................................................................................1
1.2 RUMUSAN MASALAH ...............................................................................................................1
1.3 TUJUAN .........................................................................................................................................1
BAB II PEMBAHASAN
2.1
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN MASA PEMERINTAHAN SBY ..................................................2
2.1.1
Bidang Politik............................................................................................................... 2
2.1.2
Bidang Ekonomi .......................................................................................................... 5
2.1.3
Bidang Hukum .............................................................................................................6
2.1.4
Bidang Pendidikan .......................................................................................................8
2.2 KELEBIHAN DAN KELEMAHAN MASA PEMERINTAHAN SBY .....................................9
2.1.1
Kelebihan Masa Pemerintahan SBY .............................................................................9
2.1.2
Kelemahan Masa Pemerintahan SBY ......................................................................... 10
BAB III PENUTUP
3.1.1
SIMPULAN .............................................................................................................11
3.1.2
SARAN .....................................................................................................................11
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................. ........12
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG
Di setiap negara pasti memiliki pemimpin dan pemimpin tersebut bertugas
mengatur wilayah atau negara itu.
Indonesia merupakan suatu negara demokrasi yang dipimpin oleh seorang
presiden. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden melalui pemilihan
umum dan ia dilantik pada tanggal 20 oktober 2004. Kebijakan adalah suatu
ketetapan yang dikeluarkan oleh seorang presiden, begitu pula dengan presiden
Susilo Bambang Yudhoyono setelah terpilihnya beliau menjadi seorang presiden RI
ke-6 ia akan membuat suatu kebijakan yang dimana kebijakan itu akan mengatur
kehidupan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Kebijakan-kebijakan apa saja
yang berhasil di terapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono?. Maka dari
itu makalah kali ini saya akan mengangkat judul “Kebijakan-kebijakan Pada Masa
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode 1”.
1.2
RUMUSAN MASALAH
1.
Apa saja kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden SBY??
2.
Apa saja kelebihan dan kelemahan masa pemerintahan SBY?
1.3
TUJUAN
1.
Mengetahui kebijakan-kebijakan yang
berhasil masa pemerintahan SBY
2.
Mengetahui kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan oleh presiden SBY
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan
asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan
ataupun cara bertindak. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan
warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan
yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Seperti halnya
presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan RI yang keenam, ia terpilih
melalui pemilihan umum dan di lantik pada tanggal 20 oktober 2004, sehari
setelah pelantikan ia langsung membentuk kabinet bersatu jilid 1 dan membuat
beberapa kebijakan. Pada masa pemerintahan SBY ini ia membuat beberapa kondisi
dan kebijakan yang ditempuh baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi,
pendidikan, sosial, hukum, maupun budaya.
Di dalam makalah ini saya akan menerangkan tentang “kebijakan-Kebijakan
Masa Pemerintahan SBY” pada periode pertama kepemimpinannya.
2.1.1
Bidang Politik
a.
Pembentukan Kabinet Bersatu Jilid 1
Kabinet bersatu ini dibentuk pertama kali oleh presiden SBY sejak
terpilihnya menjadi presiden RI yang dimana kabinet ini merupakan kabinet
pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya Jusuf Kalla.
Kabinet Indonesia bersatu ini dibentuk pada tanggal 21 oktober 2004 yakni
selang satu hari setelah dilantiknya beliau menjadi presiden RI, kemudian
presiden SBY melakukan perombakan kabinet pertama kalinya pada tanggal 5
desember 2005 dan kemudian melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para
menterinya dan kemudian melakukan perombakan kabinet yang kedua kalinya pada 7
mei 2007.
b.
Menganut Konsep Trias Politika
Trias politika merupakan konsep pemerintahan
yang banyak dianut diberbagai negara di belahan dunia yang dimana konsep
dasarnya ialah kekuasaan disuatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu
struktur kekuasaan politik tetapi harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang
berbeda. Dan yang kini banyak diterapkan ialah pemisahan kekuasaan kepada 3
lembaga berbeda yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah
lembaga untuk membuat undang-undang, Eksekutif adalah lembaga untuk
melaksanakan undang-undang, dan Eksekutif adalah lemabaga yang mengawasi
jalannnya pemerintahan dan negara secara keseluruhan. Dengan terpisahnya 3
kewenangan yang berbeda tersebut diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak
timpang tiur, tehindar korupsi pemerintahan oleh satu lembaga dan akan
memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi dan saling
mengimbangi). Jalannya konsep Trias politika di tiap negara tidak selamanya
serupa dan berjalan mulus atau tanpa halangan. Seperti halnya pada masa
pemerintahan SBY konsep Trias Politika mengalami perubahan progresif, dimana
konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip struktural
sistem politik Indonesia yakni berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan
SBY hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih
wakil rakyatnya melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislatif, dan
pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif,
pemilihannya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan Presiden.
c.
Sistem kepartaian
Selama masa pemerintahan SBY di tahun
2004-2009. Di Indonesia sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan,
dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan
dan ketentuan yang berlaku serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara
universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat mereka
secara langsung, hal tersebut menunjukkan terhadap hak dasar bangsa secara
universal dalam konteks pembentuka negara yang demokratis.
d.
Politik pencitraan
Politik pencitraan tentu digunakan oleh hampir
semua pemimpin negara di dunia temasuk Presiden SBY karena politik pencitraan
merupakan salah satu senjata paling ampuh yang digunakan pemimpin negara untuk
mengambil hati rakyatnya. Presiden SBY dalam melakukan politik pencitraan
tersebut melalui dua cara yakni konteks internal dan konteks eksternal.
Dalam konteks internal politik pencitraan SBY
dilakukan dengan menggunakan kapabalitas internalnya, yakni dengan kapabalitas
retorika atau kemampuan berbicara di depan umum. Dari lima jenis Retorika yang
dikemukakan Aristoteles Presiden SBY mengimplementasikan Retorika tipe Elucotio,
dimana pembicara memilih kata-kata dan bahasa yang tepat sebagai alat
pengemas pesannya ketika berbicara di depan umum. Selain itu konteks internal
disini berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukkan SBY kepada
masyarakat, dimana hal tersebut tentu dapat berimplikasi penarik rasa simpatik
masyarakat itu sendiri.
Dalam konteks Eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan beragam
aspek, salah satunya adalah kampanye dan introduksi prestasi positif SBY selama
memerintah Indonesia. Hal tersebut tentu dapat menarik rakyat akan keberhasilan
SBY dan menjadi simpatik atasnya.
e.
Politik Luar Negeri
Presiden SBY
berhasil berusaha memantapkan politik luar negeri Indonesia dengan cara
meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi
Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Masa pemerintahan
SBY Indonesia berani mengambil sikap sebagai satu-satunya negara anggota tidak
tetap Dewan Keamaman PBB yang bersikap abstain ketika semua negara lainnya
memberikan dukungan untuk memberi sanksi pada Iran. Politik luar negeri
Indonesia diumpamakan dengan istilah “mengarungi lautan bergelombang” bahkan
“menjembatani dua karang”. Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa
pemerintahan SBY, yaitu:
1.)
Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain
(Jepang, China, India dll)
2.)
Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan
domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri (internasional)
3.)
Bersifat pragmatis, kreatif, dan oportunis, artinya Indonesia mencoba
mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja (baik negara, organisasi
internasional, ataupun perusahaan multinasional) yang bersedia membantu
Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia.
4.)
Konsep TRUST, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional.
Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST adalag unity, harmony, security,
leadeership, dan prosperity. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST inilah yang
menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan seterusnya.
2.1.2
Bidang Ekonomi
Sejak awal pemerintahannya presiden Susilo Bambang Yudhoyono
memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta
pemberantasan KKN yang ia canangkan dalam program 100 hari pertama pemerintahannya.
Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintahan presiden
Susilo Bambang Yudhoyono adalah bantuan langsung tunai (BLT). Pada tahun 2006,
BLT dianggarkan sebesar Rp. 18,8 Triliun untuk 19,1 juta keluarga. Tahun 2007 dilakukan
BLT bersyarat bagi 500 ribu rumah tangga miskin di 7 provinsi, 51 kabupaten,
348 kecamatan. Bantuan tersebut meliputi bantuan tetap, pendidikan, kesehatan
dengan rata-rata bantuan per-rumah tangga sebesar Rp. 1.390.000. Selain itu
presiden SBY juga berupaya dalam program kemiskinan untuk memperbaiki fisik
lingkungan dan prasarananya seperti gedung sekolah, fasilitas kesehatan, jalan,
air bersih, dll.
Sejak krisis yang dialami bangsa pada tahun 1998, kondisi perekonomian
masyatakat Indonesia belum pulih. Upaya
pengentasan kemiskinan yang juga pernah dicanangkan oleh presiden sebelumnya
masih belum terlaksana sepenuhnya. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya
sejumlah bencana alam terutama tragedi tsunami di Aceh yang merenggut banyak
korban dengan kerugian material yang sangat besar. Presiden SBY bersama Kabinet
Indonesia Bersatu segera mengambil langkah-langkah penanggulangan pasca bencana.
Salah satunya adala dengan menetapkan keputusan Presiden No. 30 Tahun 2005
mengenai rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan
Masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi SumateraUtara. Selain itu diebntuk
pula Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh
dan Nias.
Salah satu kebijakan yang dilakukan pada pemerintahan SBY adalah mengurangi
subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan Bahan Bahan Minyak(BBM), kebijakan
Bantuan Langsung Tunai kepada rakyat miskin akan teatpi bantuan tersebut
diberhentikan sampai pada tangan rakyat miskin atau masyrakat yang membutuhkan,
kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di
Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam
perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai
saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk
menyelesaikan kasus Bank Century ini
Pada masa pemerintahan presiden SBY, upaya untuk penuntasan kemiskinan
terealisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian termasuk upaya
untuk swasembada pangan. Anggaran untuk sektor ini yang semula hanya sebesar 3,
6 Triliyun Rupiah ditingkatkan menjadi 10,1 Triliyun Rupiah. Selain itu,
pemerintah menyadiakan pupuk murah bagi petani untuk mendukung perbaikan di
sektor pertanian.
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan perhatian
besar pada permasalahan kesejahteraan rakyat lainnya seperti sektor perumahan
lainnya, pengembangan usaha kecil, peningkatan kesejahteraan PNS termasuk
prajurit TNI dan POLRI dan juga kesejahteraan buruh pelayanan dan fasilitas
publik juga ditingkatkan.
2.1.3
Bidang Hukum
Di bidang hukum, upaya pemerintah untuk
melanjutkan program pemberantasan korupsi dan penegakkan supremasi hukum juga
mendapat perhatian pemerintah.
Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar,upaya
internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan w ilayah adalah
mencegah tarjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Konflik berkepanjangan di
wilayah Aceh dan Papua yang belum juga berhasil di selesaikan pada masa pemerintahan Presiden sebelumnya, mendapat
perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Walaupun pendekatan
yang telah dilakukan melalui dialig pada masa pemerintahan presiden B.J Habibie
termasuk dengan mencabut status DOM yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru,
namun konflik di Aceh tidak kunjung
selesai. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah
berupaya untuk lebih mengefektifkan forom-forum dialog mulai dari tingkat lokal
Aceh hingga tingkst Internasional. Di tingkat Internasional upaya tersebut
menghasilkan Geneva Agreement atau ( kesepakatan penghentian permusuhan) Cessation
Of Hostilities agreement ( CoHA). Tujuan dari kesepakatan tersebut adalh
menghentikan segala bentuk pertempuran sekalogus menjadi kerangka dasar dalam
upaya negosiasi damai diantara semua pihak yang berseteru di Aceh. Namun pada
kenyataannya, CoHA dan pembentukan komite keamanan belum mampu menciptakan
perdamaian yang sesungguhnya. Belum dapat dilaksanakannya kesepakatan tersebut
dikarenakan minimnya dukungan di tingkat domestik, baik dari kalangan DPR
maupun militer selain tidak adanya pula dukungan dari pihak GAM ( Gerakan
Aceh Merdeka). Upaya penyelesaian
konflik selain melalui perundingan Presiden SBY juga melakukan pendekatan
langsung dengan masyarakat Aceh melaui kunjukngan yang dilakukan ke Aceh pada tanggal 26 November 2004. Selain
konflik di Aceh, konflik lain yang berpotensi
berskala luas adalah konflik yang bernuansa agama di Poso yang dimulai
pada tahun 1998 terus berlanjut hingga masa pemerintahan Presiden SBY. Salah
satu kebijakan Presiden untuk menyelesaikan konflik Poso adalah dengan
mengeluarkan instruksi Preside No.14 Tahun 2005 tentang langkah-langkah
komprehensif penanganan masalah Poso. Melalui Inpres tersebut, Presiden
menginstruksikan untuk :
1.)
Melaksanakan percepatan penanganan masalah Poso melalui langkah-langkah
komprehensif, terpadu dan terkoordinasi.
2.)
Menindak secara tegas setiap kasus kriminal, korupsi dan teror serta
mengungkap jaringannya
3.)
Upaya penanganan masalah Poso dilakukan dengan tetap memperhatikan
Deklarasi Malino 20 Desember 2001
2.1.4
Bidang pendidikan
Pendidikan merupakan hal mendasar, pendidikanlah yang menentukan kualitas
sumber daya manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan direapkan oleh
kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan
menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program
rehabilitasi yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu
dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta pengunaan
teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses
mengajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas. Perbaikan secara
fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar
makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu,
kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, jujur, bertanggung jawab, dan suka bekerja
keras.
Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar
pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang
inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan
terus berkembang terhadap anak didiknya.
Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan
kepada guru, dosen, dan para peneliti.
Memperluas penerapan dari kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.
Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam
menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai
dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.
Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik
pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberian
program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan
(PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat
mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.
2.2
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN MASA PEMERINTAHAN SBY
Setiap masa pemerintahan mengeluarkan banyak
kebijakan dan disetiap kebijakan itu pasti ada yang terlaksana dengan baik ada
pula yang tidak terlaksana. Setiap para pemipin negara atau yang lazim dikenal
dengan sebutan Presiden dalam masa pemerintahannya memiliki kelebihan dan
kelemahan semua itu terjadi karena setiap kepala negara memiliki kelebihan dan
kekurangan karena adanya kebiajakan yang dikeluarkan dari kebijakan itu ada
yang berhasil dan ada yang tidak berhasil, yang berhasil biasa di sangkutkan
dengan kelebihan dan yang bermasalah atau yang tidak sesuai dengan peraturan
yang di terapkan oleh kepala negara biasa lazim di masyarakat ialah kelemahan
atau kekurangan pemerintah. Pada kesempatan kali ini akan di bahas kelebihan
dan kelemahan masa pemerintahan Susilo Bambnag Yudhoyono yaitu sebagai berikut:
2.2.1
Kelebihan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
1.
Harga BBM diturunkan hingga 3 kali (2008-2009), pertama sekali sepanjang
sejarah
2.
Perekonomian terus tumbuh diatas 6% pada tahun2007 dan 2008, tertinggi
setelah orde baru
3.
Cadangan devisa pada tahun 2008 US$ 51 miliar, tertinggi sepanjang sejarah.
4.
Menurunnya Rasio hutang negara terhadap PDB terus turun dari 56% pada
tahun2004 menjadi 34% pada tahun2008
5.
Pelunasan hutang IMF
6.
Terlaksananya program-program pro-rakyat seperti BLT, BOS, Beasiswa,
JAMKESMAS, PNPM mandiri, dan KUR tanpa anggaran tambahan yang secara otomatis
dapat memperbaiki tingkat ekonomi rakyat.
7.
Pemberantasan korupsi
8.
Pengangguran terus menurun 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun
2008 .
9.
Menurunnya angka kemiskinan dari 16,7 % pada tahun 2004 menjadi 15,4% pada
tahun 2008.
10. Perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi
dan finansial yang terjadi di zona Eropa
2.2.2
Kelemahan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
1. Harga BBM termahal sepanjang sejarah Indonesia yaitu mencapai Rp.6.000.
2. Jumlah utang negara tertinggi sepanjang sejarah yakni 1667 triliun pada
awal tahun 2009atau 1700 triliun per 31 maret 2009. Inilah pembengkakan utang
terbesar sepanjang sejarah.
3. Tingkat pengeluaran administrasi yang luar biasa tinggi sebesar 15% pada
tahun 2006 menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya
publik.
4. Konsentrasi pembangunan di awal pemerintahannya hanya berpusat di Aceh,
karena di porak porandakannya Aceh oleh bencana alam tsunami pada tahun 2004
5. Masih gagalnya pemerintah menghapuskan angka pengangguran dan kemiskinan di
negeri ini.
6. Bencana alam yang sering tejradi di
Indonesia membuat para investor asing enggan berinvestasi dengan alasan tidak
aman terhadap ancaman bencana alam.
7. Dianggap belum mampu menyelesaikan masalah Bank CENTURY.
BAB III
PENUTUP
3.1
SIMPULAN
Dari semua materi dalam makalah ini dapat kita
tarik kesimpulan bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama
menerapkan banyak kebijakan baik di bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan
dan sebagainya. Sehingga dari kebijakan-kebijakan tersebut masa pemerintahan
SBY berhasil melaksanakan pemerintahannya secara penuh pada masa reformasi ini
untuk pertama kalinya. Namun dari semua keberhasilan yang dicapai masa
pemerintahan SBY periode pertama terdapat pula banyak kelemahan atau kekurangan
yang terdapat dalam pemerintahan SBY pada periode pertama ini semua itu tidak
terlepas dari kurangnya kerja sama dari para menteri KABINET BERSATU.
3.2
SARAN
Di dalam makalah ini masih terdapat banyak terdapat kekurangan maka dari
itu saya masih membutuhkan banyak kritikan, bantuan dan saran dari teman-teman
sekalian dan khususnya dari guru bidang studi yang bersangkutan karena makalah
ini saya buat karena adanya tugas dari ibu guru bidang studi Sejarah Indonesia
salah tujuan dari latihan pembuatan makalah ini adalah agar saya dapat terbiasa
nantinya di dunia perkuliahan. Terima kasih karena telah mau membaca makalah
sederhana yang saya buat ini.
DAFTAR PUSTAKA
Buku Sejarah Indonesia kelas XII kementerian
pendidikan dan kebudayaan Tahun 2005
